Pemerintah sudah menyerahkan tunjangan kinerja terhadap PNS dalam 56 kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan situs reformasi birokrasi, papar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar di Jakarta, Senin.
Tunjangan kinerja saat ini telah diberikan kepada 56 kementerian serta lembaga pemerintah yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi. tapi besarannya baru kurang lebih 40 hingga 50 persen dari pagu yang ditentukan, papar Menteri Azwar Abubakar di keterangan tertulisnya dan diterima selama Jakarta,Senin.
PNS golongan IIIA berada dalam grade delapan mendapat tunjangan sekitar Rp2,5 juta, update gaji pokok juga tunjangan lain oleh karenanya pendapatannya tidak kurang dari Rp5 juta.
sedangkan PNS dengan level tertinggi, yaitu pejabat eselon I, mendapat tunjangan minimum Rp19 juta, ditambah melalui tunjangan lain, sehingga penghasilannya tak kurang daripada Rp30 juta sebulan, tambahnya.
Pemberian tunjangan itu masih tahap pertama serta belum mencerminkan kinerja sebenarnya dibandingkan para PNS. namun, melalui kenaikan tersebut Pemerintah berusaha supaya PNS mempunyai pendapatan dan sah.
Selama ini PNS yang gajinya kecil ternyata faktanya mendapatkan penghasilan sampingan dari seluruh honor. dengan keberadaan tunjangan kinerja sebesar tersebut, kini seluruh honor dibersihkan, tuturnya.
Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS), dengan memberikan kenaikan gaji yang menyesuaikan inflasi, dan dengan perbaikan struktur penggajian juga pemberian tunjangan berbasis kinerja. Pemerintah mengimbau para PNS dalam seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk menerapkan efisiensi anggaran, melalui memangkas sederat model yang tidak relevan dengan urusan inti instansi terkait.
kegiatan-kegiatan dan tidak begitu berguna juga kurang relevan melalui `core business` instansi dipangkas, seminar-seminar atau konsinyasi, serta perjalanan dinas dikurangi, tegasnya.
Dengan demikian, hasil efisiensi anggaran itu mampu dimanfaatkan agar menyewa tunjangan kinerja pegawai, sehingga tidak meninggalkan pembengkakan Anggaran Pendapatan serta shopping Negara (APBN).