kenaikan harga bbm bersubsidi dan ingin direalisasikan pada masa dekat dinilai semakin memicu tingginya tingkat inflasi, sehingga target inflasi tahun 2013 yang ditetapkan dalam apbn sebesar 4,9 persen dipastikan terlampaui.
saya meyakini inflasi 2013 tidak mungkin dapat dipertahankan pada level 4,9 persen. paling tak sebesar 5,5 persen, atau malah mampu lebih tinggi dulu, kata wakil menteri keuangan mahendra siregar, usai mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) 2013, dalam gedung bidakara, jakarta, selasa.
menurut mahendra, kenaikan harga bbm bersubsidi ingin adalah salah Salah satu pemicu inflasi, disamping dampak langsungnya serta dapat mengerek harga komoditas pangan.
kontribusi komoditas pangan masih sulit kepada inflasi april 2013 dan hendak diumumkan bps di pekan ini, ujar mahendra.
Informasi Lainnya:
- Membeli Apartemen di Jakarta
- Membeli Apartemen di Jakarta
- Membeli Apartemen di Jakarta
- Membeli Apartemen di Jakarta
bps melaporkan, inflasi sampai maret 2013 telah sebesar 2,43 persen, penyebab utama tingginya inflasi selama tiga bulan ini adalah harga-harga koleksi pangan.
selain tersebut diutarakannya, tata niaga holtikulutura yang belum banyak perbaikan dan merupakan penentu pemicu inflasi.
meski itulah mahendra mengharapkan, kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut tidak berlangsung berlalu karena telah banyak kepastian realisasinya.
kenaikan bbm hendak berdampak langsung di inflasi kurun waktu juni (bila kenaikan direalisasikan mei, red).
tapi paling tidak sudah banyak kepastian kenaikan bbm. karena apabila tidak, tingkat inflasi mau ditambah ketidakpastian tersebut sendiri. inflasi plus ketidakpastian, ujar mahendra.
diketahui pemerintah dalam kebijakan kebijakan pengurangan subsidi bbm mengerucut di opsi Salah satu harga dalam bawah rp6.500 per liter.
adapun kenaikan harga bbm subsidi hendak dilakukan sesudah penetapan apbn berubahnya 2013 melalui dpr, yang diharapkan selesai dalam mei.
terkait hal itu, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang hendak diutarakan ke dpr, yaitu santunan langsung tetapi penduduk (blsm) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa dan diberikan secara tunai, serta web keluarga harapan (pkh).
pemerintah serta menyiapkan bantuan terhadap warga dan dikeluarkan dengan kementerian juga pemerintah daerah, dan santunan pasar miring oleh bumn juga swasta.