Kalangan DPR minta PT Vale lepas lahan nganggur

anggota komisi vii dpr ri irfan membayar terhadap perusahaan tambang pt vale indonesia supaya melepas tanah yang belum dimanfaatkan juga menyerahkan lahan tersebut pada pemerintah.

jangan tunggu hingga 2025 baru diberikan. nanti pemerintah ingin panggil investor supaya memanfaatkan lahan itu, papar irfan ketika pertemuan antara pt vale indonesia, pemkab morowali serta pemprov sulawesi sedang yang dimediasi dengan komisi vii dpr ri dalam kota palu, rabu.

tahun 2025 merupakan berakhirnya waktu kontrak karya pt vale indonesia selama tanah air. kontrak perusahaan tambang tersebut telah berlangsung sejak tahun 1968.

saat ini persentasi lahan menganggur dan masih dikuasai oleh pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar pada sejumlah blok pada kabupaten morowali, sulawesi tengah.

Informasi Lainnya:

secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi di lahan seluas 190 ribu hektare tersebar dalam sulawesi selatan, sulawesi sedang juga sulawesi tenggara.

presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menungkapkan pihaknya siap melepas lahan dan belum ditekuni.

dia justru mendesak pemkab morowali supaya bersegeralah menunjuk calon investor agar mengolah lahan menganggur tersebut. pasti saja melalui ketentuan berlaku, tutur nico.

sementara tersebut, anggota komisi vii yang lain, mulyadi, menungkapkan pt vale indonesia untuk memegang teguh komitmennya supaya turut mengembangkan daerah di sekitar operasi pertambangan.

jangan hanya berdalih sudah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr hanya adalah pembius juga modus investasi, tutur politisi partai gerindra ini.