Jokowi tolak tandatangani SPTJM

gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).

pria dan akrab dipanggil jokowi itu menyebutkan, penandatanganan surat itu tidak masuk akal.

ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilakukan badan usaha milik negara (bumn) dan tak memerlukan tanda tangan presiden ri agar dapat mencari anggaran.

masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. manakala gitu jadi dirut bumd saja, kata jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.

Informasi Lainnya:

jokowi menyatakan kiranya yang seharusnya menandatangani surat tersebut merupakan bagian dan menggunakan dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta dibuat konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.

kalau aku dan tanda tangan, berarti saya mesti ngawasi seluruh tiap detik, menit, merek. kayak enggak ada kerjaan saja aku, ujarnya.

penolakannya agar menandatangani surat itu, lanjutnya, juga dibuat bentuk preventif jika pembangun mrt mengerjakan penyelewengan pada penggunaan dana.

kalau diselewengkan, aku juga yang mesti tanggungjawab, katanya.

sptjm merupakan salah Satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan agar bagian pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.