jika komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius akan mengungkap surat keterangan lunas (skl)terhadap badan penyehatan perbankan nasional (bppn), maka yang dan harus dimintai keterangan merupakan para pejabat bppn selama ketika itu (2002-2004).
merekalah yang mengusulkan juga melelang miring aset negara. kpk harus memanggil kaum ketua bppn dan deputi-deputi bppn yang diduga merupakan otak daripada skl serta realese and discharge ini, papar anggota komisi xi dpr ri daripada partai demokrat, achsanul qosasi, pada diantara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn ketika tersebut syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, tutur achsanul, yang mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- service pompa air jogja
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- Jasa Sumur artesis jogja
merekalah yang berhubungan dengan para konglomerat saat itu. bppn mengajukan permohonan pada pemerintah agar dibuat release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, tutur dia.
bppn, lanjut dia, dikelola oleh para bankir yang diduga membela konglomerat.
dpr ri sangat mendukung cara kpk untuk memperjelas sejarah pesta lelang aset negara ketika tersebut. audit forensik juga diperlukan supaya mengungkap semangat transaksi, itulah achsanul.